Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Pastikan Kapal Nelayan China Keluar Dari ZEE Natuna Utara


Jakarta,netralnews.net - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Sisriadi memastikan bahwa kapal-kapal nelayan berbendera China sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.
Dinukil dari VOA, Sisriadi menjelaskan kapal-kapal China itu pergi setelah Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke sana Rabu lalu (8/1).
“Ketika Pak Jokowi datang kesana (Natuna Utara), mereka (kapal-kapal nelayan China.red) langsung meninggalkan Natuna. Memang kita (TNI) usir juga kan,” ujar Sisriadi.
Ditambahkannya, sampai saat ini belum terihat lagi kapal nelayan China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Laut Natuna Utara. Namun kapal penjaga pantai China dan negara lain memang kerap melintasi kawasan itu.
Meski begitu, pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan kapal cost guard China tersebut. Sebab, kapal cost guard sudah tidak mengawal dan melindungi kapal-kapal nelayan ikan China yang melakukan ilegal fishing di ZEE Laut Natuna Utara.
Berdasarkan peraturan UNCLOS, perairan ZEE bukan wilayah kedaulatan Indonesia.
Karena itu, kapal-kapal asing bebas melintas. Hal yang terlarang di area ZEE adalah mengambil, memanfaatkan, dan mengganggu sumber daya yang terdapat di kawasan itu. Meskipun demikian kapal-kapal TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut Bakamla masih disiagakan di lokasi tersebut. “Nanti kalau mereka datang lagi akan kita usir lagi, ” jelasnya.
Menurutnya upaya yang dilakukan oleh TNI dan Bakamla di lapangan adalah untuk membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang sedang melakukan diplomasi dengan pemerintah China. Sebelumnya Indonesia sudah memanggil Duta Besar China Untuk Jakarta dan menyampaikan nota protes terkait penangkapan ikan secara ilegal dan pelanggaran lain.
“Dalam hal ini TNI tidak bertindak sendiri. Sudah ada Kemenlu yang melakukan diplomasi terhadap pemerintah China dengan melayangkan nota protes. Karena diplomasi tanpa militer akan lemah dan sebaliknya juga. Jadi kita bertindak sesuai dengan prosedur yang ada,” jelasnya.
Sebelumnya , Presiden Joko Widodo bertolak ke Natuna, Kepulauan Riau Rabu (8/1) pasca adanya insiden penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan-nelayan China dan pelanggaran wilayah di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Dalam kunjungan ini, Jokowi meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif," ujarnya.
"Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," lanjut Jokowi. *Rita/DirgantaraOnline/VOAIndonesia*

Label: , ,

Posting Komentar

[blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.